Menteri Agama Kaget Soal Kabar 5 Fraksi DPR Setujui LGBT

Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menilai, pernyataan Ketua MPR itu perlu diambil hikmahnya. Yaitu bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan perkawinan sejenis maupun LGBT. Ini lantaran adanya norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang terbingkai dalam Pancasila.

"Bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan individunya karena dibatasi etika kemasyarakatan dan kenegaraaan," kata dia.

Dia menegaskan, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia harus tetap dijunjung. Pasal 28J UUD NRI 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak mungkin anggota dewan akan menyetujui RUU LGBT maupun perkawinan sejenis.

"Menurut pendapat saya, tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan perkawinan sejenis," tegas Basarah.

Selain itu, kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan seluruh anggota fraksi, baik pusat maupun daerah saat pengambilan keputusan undang-undang. Mereka wajib hukumnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman pengambilan kebijakan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya http://news.liputan6.com/read/3233793/menteri-agama-kaget-soal-kabar-5-fraksi-dpr-setujui-lgbt

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'Dipermalukan' di Mata Najwa, Begini Balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab

Image
TRIBUN-TIMUR.COM - Najwa Shihab Kembali menunjukkan 'taringnya' untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Salah satunya adalah episode 100 Hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018). Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat. Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik. Mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP nol rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Najwa lagi-lagi mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies. Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP nol rupiah. Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkrit bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut. Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor satu pada pemerintahan DKI J...
Read more

Andi Narogong: Jatah DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 miliar

Image
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika memberikan kesaksian bagi terdakwa Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut korupsi di proyek ini telah ditentukan atau dikondisikan sejak awal. Dalam sidang Senin (22/1/2018) di Pengadilan Tipikor, Andi Narogong , mengatakan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar. "Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak," ucap Andi Narogong . Andi Narogong menjelaskan nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , Irman. Masih menurut Andi Narogong , awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun. Kemudian ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing...
Read more