'Dipermalukan' di Mata Najwa, Begini Balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab

TRIBUN-TIMUR.COM -Najwa Shihab Kembali menunjukkan 'taringnya' untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik.

Salah satunya adalah episode 100 Hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat.

Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik.

Mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP nol rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta.

Najwa lagi-lagi mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies.

Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP nol rupiah.

Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkrit bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut.

Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor satu pada pemerintahan DKI Jakarta itu.

Bahkan Najwa dianggap kerap memotong penjelasan Anies yang belum selesai dijawab.

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya http://makassar.tribunnews.com/2018/01/26/dipermalukan-di-mata-najwa-begini-balasan-anies-baswedan-ke-najwa-shihab

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Andi Narogong: Jatah DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 miliar

Image
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika memberikan kesaksian bagi terdakwa Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut korupsi di proyek ini telah ditentukan atau dikondisikan sejak awal. Dalam sidang Senin (22/1/2018) di Pengadilan Tipikor, Andi Narogong , mengatakan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar. "Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak," ucap Andi Narogong . Andi Narogong menjelaskan nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , Irman. Masih menurut Andi Narogong , awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun. Kemudian ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing...
Read more