Gempa, Kalla Tak Sempat Pakai Sepatu Saat Diminta Keluar Ruangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gempa melanda Ibu Kota. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa tersebut berpusat di Lebak Banten dengan besar 6,4 Magnitudo.

Goncangan gempa tersebut cukup terasa di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Tak ayal membuat sejumlah pegawai dan awak media yang berada di gedung kantor Wapres berhamburan keluar. Kejadian itu sempat membuat suasana panik.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ke lobi kantornya.

Dari video yang dibagikan Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, lampu di ruangan kerja Wapres terlihat goyang.

(Baca juga: Rasakan Gempa, Sandiaga ke Luar Gedung Lanjut Rapat di Outdoor)

Meski demikian, Kalla masih terlihat tenang dan santai merasakan guncangan gempa, sampai akhirnya Paspampres meminta dirinya untuk keluar ruangan kerjanya sejenak.

Bahkan, sebelum keluar, Kalla masih sempat meminta waktu untuk memakai alas kaki. Namun, karena diminta bergerak cepat, Kalla hanya sempat meraih selop sandalnya.

"Keluar, oke, pakai sepatu, eh sandal," ujar Kalla.

Masih menggunakan selop hitamnya, Kalla sempat mengecek situasi dan kondisi di kantornya. Usai memastikan aman, Kalla kembali masuk ke ruangannya untuk menunaikan Sholat Dzuhur.

Situasi yang sama juga dialami di beberapa wilayah di DKI Jakarta dan Bogor, serta Bandung, Jawa Barat.

BMKG menyebut gempa yang menggoyang Jakarta berpusat di Lebak Banten dengan besar 6,4 Magnitudo. Gempat tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan Twitter BMKG, gempa terjadi pada pukul 13.34.50, Selasa (23/1/2018). Pusat gempa berada di 91 Km Baratdaya Lebak, Banten, dengan kedalaman 10 Km.

Kompas TV Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa kekuatan gempa tersebut 61, SR.  

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya http://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/14583251/gempa-kalla-tak-sempat-pakai-sepatu-saat-diminta-keluar-ruangan

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'Dipermalukan' di Mata Najwa, Begini Balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab

Image
TRIBUN-TIMUR.COM - Najwa Shihab Kembali menunjukkan 'taringnya' untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Salah satunya adalah episode 100 Hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018). Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat. Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik. Mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP nol rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Najwa lagi-lagi mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies. Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP nol rupiah. Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkrit bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut. Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor satu pada pemerintahan DKI J...
Read more

Andi Narogong: Jatah DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 miliar

Image
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika memberikan kesaksian bagi terdakwa Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut korupsi di proyek ini telah ditentukan atau dikondisikan sejak awal. Dalam sidang Senin (22/1/2018) di Pengadilan Tipikor, Andi Narogong , mengatakan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar. "Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak," ucap Andi Narogong . Andi Narogong menjelaskan nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , Irman. Masih menurut Andi Narogong , awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun. Kemudian ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing...
Read more