Disindir Menkum Soal Pilih Kasih Hukuman Rehab, Ini Kata Wakapolri

Jakarta - Menkumham Yasonna Laoly menyindir penegak hukum yang seolah pilih kasih dalam hukuman rehabilitasi bagi pelaku narkotika. Namun, Wakapolri Komjen Syafruddin, menepis sindiran itu.

"Tidak ada polisi pilih kasih. Kasus narkoba semua dihukum seberat-beratnya," kata tegas Syafruddin di Komplek STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Saat disinggung soal tidak adilnya pemberian rehabilitasi oleh aparat penegak hukum kepada pengguna, Syafruddin menyampaikan perintahnya untuk menghukum seberat-beratnya pengguna narkoba.

"Tidak boleh pilih kasih, saya perintahkan. Harus dihukum seberat-beratnya," ujar Syafruddin.

Menkumham Yasonna Laoly menyindir penegak hukum yang bisa dibilang kurang fair dalam menghukum pelaku narkoba. Yasonna menilai terkadang hukuman rehabilitasi pelaku narkoba hanya bagi orang kaya atau orang tenar saja.

Dia menyebut ada beberapa orang terkenal seperti Ridho Rhoma dan Raffi Ahmad yang diberi hukuman rehabilitasi. Seperti diketahui, Ridho Rhoma dihukum rehab oleh PN Jakbar dan Raffi sendiri menjalani rehab atas perintah BNN.

"Jadi maka pendekatan kita dalam menangani narapidana atau warga binaan narkoba itu harus rehabilitasi. Kalau masukin terus. Janganlah orang top saja yang direhabilitasi. Raffi Ahmad, anaknya Rhoma Irama. Tapi yang nggak punya uang tangkap masuk ke dalam," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jaksel.

Di kasus yang lain ada juga sejumlah artis yang menjalani rehabilitasi, salah satunya adalah Tora Sudiro, Ammar Zoni hingga Ello.
(aud/rvk)

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya https://news.detik.com/berita/d-3835376/disindir-menkum-soal-pilih-kasih-hukuman-rehab-ini-kata-wakapolri

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'Dipermalukan' di Mata Najwa, Begini Balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab

Image
TRIBUN-TIMUR.COM - Najwa Shihab Kembali menunjukkan 'taringnya' untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Salah satunya adalah episode 100 Hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018). Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat. Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik. Mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP nol rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Najwa lagi-lagi mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies. Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP nol rupiah. Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkrit bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut. Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor satu pada pemerintahan DKI J...
Read more

Andi Narogong: Jatah DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 miliar

Image
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika memberikan kesaksian bagi terdakwa Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut korupsi di proyek ini telah ditentukan atau dikondisikan sejak awal. Dalam sidang Senin (22/1/2018) di Pengadilan Tipikor, Andi Narogong , mengatakan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar. "Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak," ucap Andi Narogong . Andi Narogong menjelaskan nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , Irman. Masih menurut Andi Narogong , awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun. Kemudian ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing...
Read more