Demokrat Minta Bukti Keterlibatan SBY di Korupsi KTP-el

Jakarta: Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membantah tudingan kalau Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, turut mengatur proyek KTP-elektronik. Riefky menagih bukti pada pihak yang menuding demikian.

"Itu fitnah, tidak pernah Pak SBY mengatur proyek, beliau lebih penting memikirkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Tunjukan buktinya, " ujar Riefky dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Riefky menjelaskan, program KTP-el merupakan program untuk kepentingan Pemilu. Ia menuturkan, jika pun ada yang menyalahgunakan program KTP-el, itu demi keuntungan pribadi. Ia menilai tidaklah adil bila kasus tersebut menyeret kepala negara.

"Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara seperti Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi kedalam kasus hukum. Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi. Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang," ucapnya.

Sebelumnya, Mantan politikus Partai Demokrat Mirwan Amir menyebut proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) merupakan kepentingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Mirwan bilang SBY menyuruh proyek KTP-el dilanjutkan.

Dalam sidang dengan terdakwa Setya Novanto, pengacara terdakwa, Firman Wijaya mempertanyakan tindakan Mirwan yang sempat menyampaikan pada SBY supaya proyek KTP-el dihentikan. Dia membenarkan hal itu.

"Iya (pernah sampaikan) di Cikeas," ungkap Mirwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018. 

Mirwan mengatakan awalnya pengusaha Yusnan Salihin menyampaikan kepadanya kalau proyek KTP-el bermasalah. Yusnan juga sempat mengirimkan surat yang ditujukan kepada pemerintahan era SBY. 

Berselang beberapa waktu Mirwan menghadiri sebuah acara di Cikeas, kediaman SBY. Saat itu, Mirwan memberitahu supaya proyek dihentikan.  

Terkait informasi itu, Mirwan bilang, Presiden ke-VI RI itu ingin proyek tetap berlanjut. "Tanggapannya dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi proyek ini diteruskan," ujar Mirwan. 

Namun, Mirwan mengaku tidak tahu alasan SBY ngotot supaya proyek tetap berjalan. "Posisi saya kan orang biasa saja. Tidak punya kekuatan untuk menyetop program KTP-el, tapi saya sudah sampaikan itu atas saran dari Pak Yusnan Solihin," beber dia.

(AGA)

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya http://news.metrotvnews.com/politik/Rb1Z92Yk-demokrat-minta-bukti-keterlibatan-sby-di-korupsi-ktp-el

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'Dipermalukan' di Mata Najwa, Begini Balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab

Image
TRIBUN-TIMUR.COM - Najwa Shihab Kembali menunjukkan 'taringnya' untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Salah satunya adalah episode 100 Hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018). Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat. Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik. Mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP nol rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Najwa lagi-lagi mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies. Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP nol rupiah. Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkrit bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut. Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor satu pada pemerintahan DKI J...
Read more

Andi Narogong: Jatah DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 miliar

Image
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika memberikan kesaksian bagi terdakwa Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut korupsi di proyek ini telah ditentukan atau dikondisikan sejak awal. Dalam sidang Senin (22/1/2018) di Pengadilan Tipikor, Andi Narogong , mengatakan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar. "Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak," ucap Andi Narogong . Andi Narogong menjelaskan nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , Irman. Masih menurut Andi Narogong , awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun. Kemudian ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing...
Read more