Presiden Instruksikan TNI-Polri Netral di Pilkada

Presiden juga memerintahan Polri-TNI memetakan wilayah rawan konflik di Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pimpinan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi digelar pada Selasa (23/1). Rapat tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuturkan, salah satu instruksi Presiden dalam rapat tersebut adalah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. "Penekanan beliau yang paling utama dalam rangka pilkada dan pilpres, beliau menekankan dan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk netral, itu nanti headlinenya seperti itu," kata Tito di Gedung Gatot Soebroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).

Kemudian, lanjut Tito, Presiden juga memerintahkan agar Polri dan TNI melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah Pilkada. Begitu pula tingkat kerawanan dan langkah yang seharusnya diambil mengantisipasi tingkat kerawanan itu. Menurut Tito, Presiden meminta agar TNI dan Polri melakukan langkah persuasif untuk menyelesaikan potensi konflik dibanding cara represif. Hal itu diwujudkan Polri dan TNI melalui sinergisitas keduanya dari semua lini.

"Jadi proaktif dan kemudian menyelesaikannya sebelum potensi konflik berkembang," ucapnya.

"Beliau juga memerintahkan agar tni polri tidak eksklusif tapi mrangkul semua elemn masyarakat karena TNI Pori tanpa didukung rakyat juga tidak bisa maksimal," jelasnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menyatakan siap menjaga netralitas bersama Polri dalam pelaksanaan Pemilu Kada 2018 dan tahapan Pemilu 2019. Ia mengungkapkan, Presiden telah mengarahkan agar tetap terjalin soliditas TNI dan Polri.

"Yang saat ini sudah bertambah baik, dari yg baik, bertambah baik karena dilihat di lapangan, seluruh perwira, bintara, dan tantama mereka bisa menunjukan eksistensinya, berbaur bersama TNI-Polri," kata Hadi.

Bila semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar, serta tidak ada permasalahan yang berarti, maka kata Hadi akan mendukung proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/23/p30cqc354-presiden-instruksikan-tnipolri-netral-di-pilkada

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'Dipermalukan' di Mata Najwa, Begini Balasan Anies Baswedan ke Najwa Shihab

Image
TRIBUN-TIMUR.COM - Najwa Shihab Kembali menunjukkan 'taringnya' untuk mengupas isu-isu penting yang perlu diketahui publik. Salah satunya adalah episode 100 Hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/1/2018). Episode ini memang disiarkan tepat pada 100 hari Anies dan Sandi menjabat. Najwa mengulas berbagai persoalan dan kebijakan Anies yang perlu diungkap ke hadapan publik. Mulai dari kontroversi Tanah Abang, rumah DP nol rupiah, penataan becak, hingga polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Najwa lagi-lagi mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada Anies. Talkshow pun semakin menarik saat Najwa bertanya kepada Anies mengenai aturan rumah DP nol rupiah. Pembahasan mulai memanas saat Najwa bertanya mengenai syarat konkrit bagaimana warga bisa menikmati kebijakan tersebut. Saking seringnya mencecar Anies dengan pertanyaan kritis, Najwa pun kena semprot orang nomor satu pada pemerintahan DKI J...
Read more

Andi Narogong: Jatah DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 miliar

Image
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika memberikan kesaksian bagi terdakwa Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menyebut korupsi di proyek ini telah ditentukan atau dikondisikan sejak awal. Dalam sidang Senin (22/1/2018) di Pengadilan Tipikor, Andi Narogong , mengatakan anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri diberi jatah masing-masing Rp 250 miliar. "Sudah ditentukan Pak Irman, untuk fee diberikan 5 persen dari total nilai kontrak," ucap Andi Narogong . Andi Narogong menjelaskan nilai 5 persen tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri , Irman. Masih menurut Andi Narogong , awalnya anggaran total e-KTP senilai Rp 5,9 miliar. Setelah dipotong pajak penghasilan dan biaya bimbingan teknis, anggaran bersih yang diterima sebesar Rp 5 triliun. Kemudian ditentukan kewajiban anggota konsorsium untuk membayar fee 5 persen, yakni sebesar Rp 500 miliar. Masing-masing...
Read more