kanjeng dimas

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum berencana melaporkan Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif ke Kepolisian terkait pernyataan PDIP sebagai partai biang kerok. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP saat ini tengah mengkaji indikator pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Slamet. “Kami lihat nanti indikator dugaan tindak pidana hukumnya di mana,” ujar Basarah di Wisma Kinasih, Depok, Minggu (28/1). Basarah mengatakan, sejauh ini PDIP menilai pernyataan Slamet disampaikan bukan dalam kapasitasnya sebagai ulama di dalam PA 212, melainkan sebagai politikus. Hal itu terlihat dari pernyataan Slamet yang memojokkan PDIP tanpa bukti yang jelas. Sebagai perwakilan PA 212, Slamet menurut Basarah seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan. Slamet dituntut untuk menyampaikan pernyataan yang membuat persatuan umat secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada agama tertentu atau kelompok tertentu. “Kalau ulama terseb...

Eramuslim.com – Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar diskusi triwulan dengan tema beragam. Mereka akan mengundang pemimpin negara dan instansi, dengan catatan, harus hadir tanpa boleh diwakilkan. “Munas PA 212 ke-1 berketetapan, bilamana kami mengadakan kegiatan yang bersifat nasional, pimpinan nasional, para menteri terkait, kepolisian, dan berbagai instansi negara penting lainnya akan kami undang untuk dapat menghadiri dan tidak mengirimkan wakil,” ujar Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jaksel, Sabtu (27/1/2018). “Setiap triwulan kami akan adakan acara dialog terbuka, antara rakyat dengan pemimpinnya, kami akan undang Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, Panglima TNI, para menteri yang berkaitan dengan tema yang kita angkat untuk datang di acara tersebut,” imbuh dia. Slamet punya alasan pihaknya berkeinginan menggelar diskusi terbuka dengan mengundang pimpinan tinggi negara, seperti Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pihaknya sudah lelah dipandang n...

VIVA  – Terduga penganiaya pengasuh Pondok Pesantren Al -Hidayah yang biasa dikenal Ponpes Santiong, KH Umar Basri atau Ceng Emon diciduk aparat Kepolisian. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan, sosok yang ditangkap jajarannya itu kini masih berstatus saksi dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. "Belum tersangka, (masih) saksi. Kita akan dalami, kita akan konfrontir,” ujar Agung seusai menjenguk KH. Umar Basri di RS Al-Islam Kota Bandung Jawa Barat, Minggu 28 Januari 2018. Selain pria tersebut, lanjut Agung, penyidik memeriksa enam santri yang pada saat itu ikut salat berjamaah dengan korban. Agung menegaskan, tindakan ini murni sebagai penganiayaan dan dipastikan pelaku kejadian tersebut akan terungkap. "Kita tanyakan kepada santri yang pada saat itu ikut salat berjamaah, mudah-mudahan bisa terungkap. Saya punya keyakinan itu," katanya. Dugaan sementara, menurut Agung, hasil pengembangan pelaku penganiayaan satu orang. "Santri ada enam o...

Slamet berharap Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengaku, telah mendapatkan kabar terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia pada 21 Februari mendatang. Slamet berharap Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) agar tidak ada dugaan kriminalisasi ulama. "Insya Allah (Habib Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia)," kata Slamet saat dikonfirmasi oleh Republika melalui pesan teks, Jakarta, Ahad (28/1). Slamet mengatakan, saat kepulangan Rizieq nanti, ia berharap proses hukum yang sedang dihadapi oleh Rizieq segera selesai. Dimana, sebelumnya Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam dugaan kasus obrolan pesan singkat yang mengandung konten pornografi dengan Firza Husein. Slamet juga berharap agar pihak kepolisian segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), agar Rizieq terlepas dari proses hukum dan status ters...

TEMPO.CO , Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani, meminta Kementerian Kesehatan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit National Hospital sehubungan dengan adanya dugaan seksual terhadap pasien. "Kasus ini harus kita selesaikan. Pelakunya harus dipidanakan, rumah sakit juga diberi sanksi oleh Kementerian Kesehatan," kata Irma dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2018. Irma menilai, standar operasi pelayanan rumah sakit itu patut dipertanyakan dalam menyampaikan hak dan kewajiban pasien. Menurut dia, beberapa rumah sakit memiliki standar prosedur operasional yang bersifat parsial untuk menyampaikan hak dan kewajiban pasien, lantaran belum adanya standar pelayanan rumah sakit nasional. Baca: Polisi Ungkap Kronologi Pelecehan Seksual di ... Pelecehan Seksual Pasien, Polisi: Perawat ... Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menetapkan perawat Rumah Sakit National Hospital,  ZA sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap pas...

Liputan6.com, Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan tak melanggar aturan dengan mengusulkan dua jenderal polisi menjadi gubernur sementara di Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Ini hanya pejabat sementara, tahun kemarin saya menempatkan seorang polisi di Sulawesi Barat, Aceh tentara aktif, ya nggak ada masalah," ujar dia dalam acara ulang tahun PDI Perjuangan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018). Dua jenderal polisi itu yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Tjahjo beralasan, posisi gubernur dan wakil gubernur tak bisa kosong dalam beberapa bulan. "Saya nggak boleh mengurangi satu hari pun jabatan seorang gubernur atau wakil gubernur yang masih aktif. Kalau Jawa Tengah walaupun Ganjar naik, tapi kan wagubnya nggak. Ya nanti pelaksana tugasnya wagub toh," terang...